GRESIK–jurnalisindependen.co.id Komunikasi terbuka dan konstruktif terjalin antara Ketua Umum Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, dengan Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya (AABJ), Miftah Zaini, S.Pd. Pertemuan ini dilaksanakan khusus guna memperoleh kejelasan terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Kecamatan Wringinanom, yang sempat dikaitkan dengan organisasi AABJ.
Dalam pernyataannya, Miftah Zaini memberikan penegasan yang lugas dan tegas. “Aksi demonstrasi yang terjadi di Kecamatan Wringinanom itu sama sekali bukan merupakan instruksi atau arahan dari saya selaku Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya. Kami tidak pernah mengadakan kegiatan demonstrasi, apalagi sampai menimbulkan kericuhan dan ketegangan di tengah masyarakat setempat,” ujar Miftah.
Beliau juga menyampaikan imbauan keras kepada seluruh anggota dan jajarannya. “Saya menghimbau secara tegas kepada seluruh elemen AABJ untuk tidak ikut serta dalam setiap tindakan unjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan yang berlaku. Kita harus senantiasa menjaga kedamaian dan menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur musyawarah yang arif dan bermartabat,” tambahnya.
Mendengar pernyataan serta sikap tegas tersebut, Aris Gunawan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menilai sikap yang ditunjukkan oleh Presiden AABJ merupakan langkah bijak dalam menjaga kredibilitas organisasi serta ketertiban umum.
“Saya sangat berterima kasih atas ketegasan sikap Bapak Miftah Zaini. Hal ini sangat penting agar seluruh anggota tidak mudah terhasut atau diajak melakukan tindakan yang kurang tepat, terutama aksi demonstrasi tanpa persetujuan resmi dari pucuk pimpinan organisasi. Sikap ini menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” ungkap Aris Gunawan.
Pertemuan berlangsung dengan suasana yang akrab dan penuh saling pengertian, serta menghasilkan kesepahaman bersama untuk senantiasa mengutamakan komunikasi yang baik dalam menyikapi dinamika di masyarakat. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi rakyat melalui jalur yang konstruktif dan sah secara hukum.