Surabaya JurnalisIndependen.co.id Putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar memantik gelombang kritik. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, mendesak agar putusan yang menjadi perhatian publik tersebut tidak dibiarkan tanpa penjelasan yang dapat dipahami masyarakat.

Aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan tuntutan agar lembaga peradilan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan. AMI menyoroti perbedaan mencolok antara putusan Pengadilan Negeri yang sebelumnya menyatakan Agustin dan Ranto bersalah dengan putusan di tingkat banding yang justru membebaskan keduanya.

Perbedaan putusan dalam proses peradilan tentu merupakan bagian dari mekanisme hukum. Namun, ketika perkara dengan nilai kerugian yang disebut mencapai miliaran rupiah berakhir dengan putusan yang berbeda secara signifikan, masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya melalui salinan putusan dan mekanisme keterbukaan informasi.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kedatangan AMI bukan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan mempertanyakan transparansi lembaga peradilan atas putusan yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

“Kami datang bukan untuk mengatur hakim atau mengintervensi putusan. Kami ingin tahu, apa dasar pertimbangan hukumnya sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri justru diputus bebas di tingkat banding? Pertanyaan publik seperti ini seharusnya dijawab melalui keterbukaan informasi, bukan dibiarkan menggantung,” tegas Baihaki.

Dalam aksi tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, ketika dimintai keterangan mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas menyatakan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim dengan alasan terikat kode etik.

Jawaban tersebut justru menambah kekecewaan massa aksi. AMI menilai, penjelasan mengenai batas kewenangan Humas memang perlu dihormati, tetapi persoalan transparansi tidak boleh berhenti hanya karena substansi putusan tidak dapat dikomentari secara langsung.

“Kami memahami bahwa Humas memiliki batas kewenangan dan hakim harus independen. Tetapi jangan sampai independensi dijadikan alasan untuk menutup ruang keterbukaan informasi. Kami tidak meminta Humas mengubah putusan. Kami meminta masyarakat mendapatkan akses untuk mengetahui pertimbangan hukum yang sebenarnya,” lanjut Baihaki.

Menurutnya, independensi hakim dan transparansi peradilan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Setiap putusan pengadilan harus memiliki argumentasi hukum yang jelas, terutama ketika terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara tingkat pertama dan tingkat banding. Masyarakat dapat menilai melalui pertimbangan yang tertuang dalam putusan resmi, bukan melalui spekulasi maupun informasi yang tidak terverifikasi.

AMI juga mendesak agar pihak-pihak yang merasa dirugikan tetap mendapatkan ruang untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Jika terdapat dasar hukum untuk melakukan upaya hukum atau pengawasan terhadap proses peradilan, mekanisme tersebut harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami ingin keadilan benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai orang yang merasa dirugikan kehilangan kepercayaan terhadap hukum hanya karena tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Kalau putusan bebas itu memang memiliki dasar hukum yang kuat, tunjukkan melalui pertimbangan putusan yang transparan dan dapat diuji secara hukum,” ujar Baihaki.

Baihaki menegaskan, AMI tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut. Pihaknya akan mendorong penggunaan mekanisme hukum dan pengawasan peradilan sesuai kewenangan lembaga terkait.

Bagi AMI, persoalan ini bukan semata-mata soal menerima atau menolak putusan hakim. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana lembaga peradilan menjaga kepercayaan publik melalui putusan yang beralasan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik masyarakat terhadap lembaga peradilan bukanlah bentuk pelecehan terhadap hukum. Sepanjang disampaikan secara konstitusional dan tidak mengintervensi independensi hakim, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara hukum.

Melalui aksi tersebut, AMI mengirimkan pesan tegas: independensi hakim harus dihormati, tetapi transparansi peradilan tidak boleh diabaikan. Sebab, keadilan bukan hanya tentang putusan yang dibacakan di ruang sidang, melainkan juga tentang kekuatan argumentasi hukum yang mendasarinya.

Publik tidak meminta pengadilan tunduk pada tekanan massa. Publik meminta pengadilan memastikan bahwa setiap putusan memiliki alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.)Din)