SIDOARJO, Jurnalisindependen.co.id – Transparansi penggunaan anggaran pemerintah desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada kegiatan proyek perawatan Balai Desa yang berlokasi di Jalan PG Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (20/11/2026).
Berdasarkan pantauan wartawan yang mendatangi langsung lokasi pekerjaan, ditemukan sejumlah hal yang patut dipertanyakan dan membutuhkan penjelasan dari pemerintah desa maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi atau papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui secara terbuka kegiatan pembangunan maupun perawatan fasilitas desa yang menggunakan anggaran pemerintah. Melalui papan informasi tersebut, masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta waktu pelaksanaan.
Jangan sampai proyek pemerintah desa terkesan seperti proyek siluman!
Pertanyaannya sederhana: mengapa pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah justru tidak dilengkapi informasi yang dapat diketahui masyarakat?
Perlu dipahami bahwa anggaran desa bukanlah uang pribadi kepala desa, bukan pula milik perangkat desa atau kelompok tertentu. Anggaran tersebut merupakan keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tidak adanya papan informasi di lokasi pekerjaan patut menjadi perhatian serius. Pemerintah desa seharusnya tidak alergi terhadap keterbukaan informasi. Justru semakin terbuka pemerintah desa dalam mengelola anggaran, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.
Selain persoalan papan informasi, hasil pantauan wartawan juga menemukan pekerja di lokasi proyek diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya.
Persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan perkara sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan perawatan bangunan harus memperhatikan keselamatan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
Apakah pemerintah desa sudah memastikan pelaksanaan pekerjaan memperhatikan standar keselamatan kerja? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut?
Hal-hal seperti ini harus mendapatkan perhatian, bukan dibiarkan tanpa penjelasan.
Kepala desa beserta seluruh jajaran perangkat desa seharusnya menjadi pihak terdepan dalam memberikan contoh keterbukaan kepada masyarakat.
Jangan hanya ketika membutuhkan dukungan masyarakat pemerintah desa berbicara tentang kepentingan rakyat.
Namun, ketika menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, masyarakat justru kesulitan mendapatkan informasi.
Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat akibat minimnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Wartawan tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah desa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari kontrol sosial agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Jika pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai aturan, mengapa harus takut memberikan penjelasan?
Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, sudah semestinya dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Atas temuan tersebut, pihak terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan instansi pemerintah yang membidangi pemerintahan desa, diharapkan melakukan pengecekan serta pembinaan sesuai kewenangannya.
Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, hendaknya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan tidak menutup mata apabila nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan dan setiap pekerjaan pemerintah memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Perlu ditegaskan, kritik ini bukan bentuk tuduhan bahwa kepala desa maupun perangkat desa telah melakukan penyimpangan atau memperkaya diri sendiri. Namun, kondisi di lapangan yang ditemukan wartawan merupakan persoalan yang layak mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kepala desa adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa anggaran yang bebas menjalankan kegiatan tanpa keterbukaan.
Ingat, uang yang digunakan adalah uang negara untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap proses penggunaan dan pertanggungjawabannya harus dapat diawasi.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika uangnya dibelanjakan, tetapi tidak diberi kesempatan mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada kepala desa, perangkat desa, pelaksana kegiatan, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tidak terlihatnya papan informasi proyek serta penggunaan APD oleh para pekerja.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers demi mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Salam keterbukaan publik. Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat.
(@Ga)

