SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Rasa kecewa dirasakan oleh Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo terhadap sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo. Janji lembaga legislatif untuk memfasilitasi pertemuan antara Bupati dan Wakil Bupati guna meredakan konflik dinilai tidak terealisasi. Aliansi menilai DPRD tidak menunjukkan konsistensi dan ketegasan politik dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Sebelumnya, publik menaruh harapan besar setelah Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 menyatakan komitmennya untuk mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam sebuah forum resmi sebagai upaya rekonsiliasi. Namun, agenda yang berlangsung pada Kamis (12/3) pukul 16.00 WIB justru dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim, bukan forum mediasi yang dijanjikan.
Situasi semakin terasa janggal karena dalam kegiatan tersebut hanya Bupati Subandi yang hadir, sementara Wakil Bupati Mimik Idayana tidak tampak di lokasi. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mengundang keduanya.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin,” ujar Abdillah saat ditemui perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Respons DPRD tersebut justru memicu kritik dari berbagai pihak. Bahkan, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, sempat menyampaikan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan karena menilai konflik antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan persoalan pribadi.
Pendapat itu langsung dibantah oleh Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra. Menurutnya, konflik yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai masalah personal karena telah berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Yang kami lihat justru undangan yang muncul adalah acara buka bersama. Kegiatan tersebut tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD berkomitmen mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencari jalan islah demi kebaikan Sidoarjo,” tegas Bramada.
Ia menambahkan bahwa kehadiran aliansi dalam kegiatan tersebut tetap berpegang pada kesepakatan awal yang pernah dibangun bersama DPRD.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan ini sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen yang sebelumnya disepakati dengan DPRD. Tujuan utama kami tetap mendorong DPRD agar segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati untuk berdialog secara langsung,” jelasnya.
Bramada juga menekankan bahwa upaya rekonsiliasi sangat penting demi kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Perseteruan ini sudah seharusnya segera diakhiri. Silaturahmi akan jauh lebih bermakna jika diikuti dengan langkah nyata menuju rekonsiliasi politik,” ujarnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas. Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti kebiasaan pejabat publik yang saling menyindir di media sosial.
“Situasi ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau yang berselisih bukan pejabat publik mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun ini Bupati dan Wakil Bupati. Jika konflik terus berlanjut, bukan hanya pemerintah yang terdampak, tetapi masyarakat juga,” kata Sugeng.
Secara kolektif, Aliansi Laskar Jenggala menilai DPRD Sidoarjo terkesan setengah hati dalam menyikapi polemik tersebut dan seolah enggan mengambil sikap tegas terhadap pihak eksekutif.
Mereka pun mendesak DPRD agar tidak berhenti pada pernyataan atau janji semata, tetapi benar-benar mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama menjadi perhatian publik.
Aliansi berharap setiap pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD ke depan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjadi momentum penting untuk menciptakan dialog serius demi menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. (Dody)