SURABAYA – Gelombang protes terkait dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya kian membesar. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan mengepung kantor DPRD Kota Surabaya hingga kantor DPW PKB Jawa Timur dan DPC PKB Surabaya.
Aksi tersebut dipicu dugaan pemangkasan dana reses yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang sangat melukai rakyat kecil apabila benar terjadi.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan,” tegas Baihaki, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, dugaan penyunatan dana reses bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang diberikan kepada wakil rakyat.
AMI pun mendesak PKB sebagai partai politik tempat oknum anggota dewan tersebut bernaung agar segera mengambil langkah tegas dan tidak terkesan melindungi kadernya.
“Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jawa Timur, dan kantor DPC PKB Surabaya. Jika terbukti bermain-main dengan hak rakyat, oknum anggota dewan itu harus dipecat,” ujarnya.
Tak hanya itu, AMI juga meminta aparat penegak hukum serta inspektorat turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota DPRD Surabaya.
“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan hancur,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD yang disebut dalam dugaan tersebut maupun Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan rencana aksi dari AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses ini kini menjadi perhatian publik luas karena menyangkut penggunaan anggaran negara serta hak masyarakat yang seharusnya diterima secara utuh tanpa potongan.