SIDOARJO –JurnalisIndependen.co.id Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) DPC Kabupaten Sidoarjo mendorong pembenahan tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Organisasi tersebut menilai potensi industri di Kota Delta harus sejalan dengan tanggung jawab sosial yang terukur dan berkelanjutan.
Ketua DPC GRIB JAYA Sidoarjo, Slamet Joko Anggoro, menyampaikan bahwa sebagai salah satu kawasan industri strategis di Jawa Timur, Sidoarjo memiliki peluang besar untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui optimalisasi program CSR yang transparan dan tepat sasaran.
Menurutnya, pelaksanaan CSR tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif, melainkan harus dirancang untuk menciptakan dampak sosial jangka panjang, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Program CSR harus dijalankan sesuai regulasi dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Industri yang berkembang pesat juga membawa tanggung jawab sosial yang besar,” ujarnya, Senin (16/02).
Secara regulatif, kewajiban CSR telah memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 yang mengatur petunjuk pelaksanaannya di tingkat daerah.
GRIB JAYA mengusulkan penguatan program CSR melalui tiga fokus utama. Pertama, sektor ketenagakerjaan dengan pembiayaan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi lulusan sekolah lokal agar lebih kompetitif di pasar kerja. Kedua, pemberdayaan ekonomi janda kurang mampu melalui dukungan modal dan pendampingan usaha produktif. Ketiga, perlindungan anak yatim melalui pemberian beasiswa pendidikan berkelanjutan.
Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengawasi dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program yang dirancang perusahaan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi kunci agar CSR tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif.
Dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan terarah, Sidoarjo dinilai berpotensi menjadi contoh dalam pengintegrasian tanggung jawab sosial industri dengan agenda pembangunan daerah.(Dody)