MSRI, GRESIK – SURABAYA – MALANG Penarikan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan secara sepihak oleh petugas penagihan atau debt collector menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian. Dugaan keterlibatan pihak ketiga, termasuk PT Kawitan Putra Saudara, yang disebut berkaitan dengan aktivitas penagihan BAF Finance, kini menjadi sorotan dan membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut penarikan satu unit kendaraan mobil. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mendasar mengenai prosedur penagihan, kewenangan petugas lapangan, dasar hukum penarikan kendaraan, hingga tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap tindakan pihak ketiga yang menjalankan tugas atas nama atau untuk kepentingannya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan tersebut menjadi perhatian sejumlah perwakilan di tiga wilayah, yakni Gresik, Surabaya, dan Malang. Upaya audiensi dengan pihak BAF dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus memperoleh kepastian atas mekanisme penarikan kendaraan yang dipersoalkan.
Adapun nama-nama perwakilan yang disebut terlibat dalam audiensi di masing-masing wilayah adalah:
– BAF Malang: H. Rosit dan Kang Duro.
– BAF Surabaya: Hasan dan Nanang.
– BAF Gresik: H. Salim Madas.
-Gito SH
Audiensi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi momentum bagi pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab.
Penarikan Kendaraan Bukan Tindakan yang Bisa Dilakukan Semena-mena
Dalam perspektif hukum, perusahaan pembiayaan memang memiliki hak untuk melakukan penagihan terhadap kewajiban debitur. Namun, hak tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, eksekusi tidak dapat dilakukan dengan cara memaksakan kehendak. Mekanisme hukum melalui pengadilan harus dihormati sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila benar terdapat keterlibatan PT Kawitan Putra Saudara atau pihak ketiga lainnya dalam proses penarikan kendaraan, sejumlah aspek perlu diperjelas, mulai dari identitas petugas, surat tugas, dasar penugasan, dokumen jaminan fidusia, hingga prosedur yang digunakan ketika kendaraan diambil dari penguasaan debitur.
Pertanyaan mendasarnya: apakah penarikan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum, atau justru terdapat tindakan di lapangan yang melampaui kewenangan?
BAF Harus Terbuka, Jangan Biarkan Persoalan Menggantung
Tim Investigasi Passer Wong Bodho menilai, perusahaan pembiayaan tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja ketika muncul persoalan yang melibatkan petugas penagihan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya.
BAF perlu memberikan penjelasan resmi mengenai benar atau tidaknya penunjukan PT Kawitan Putra Saudara, ruang lingkup kewenangan pihak ketiga, serta standar operasional yang wajib dijalankan dalam setiap proses penagihan dan penarikan kendaraan.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak berada dalam posisi yang dirugikan akibat ketidakjelasan prosedur maupun tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kewajiban pembayaran pembiayaan tetap harus diselesaikan sesuai perjanjian. Namun, kewajiban debitur tidak serta-merta menghapus hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, prosedur yang sah, dan perlindungan hukum.
Tim Investigasi Passer Wong Bodho Akan Mengawal
Tim Investigasi Passer Wong Bodho akan menelusuri lebih lanjut persoalan ini, termasuk meminta klarifikasi langsung dari manajemen BAF di Gresik, Surabaya, dan Malang, serta pihak PT Kawitan Putra Saudara apabila benar memiliki keterkaitan dalam proses penagihan tersebut.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak BAF, PT Kawitan Putra Saudara, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
Penegasan kami jelas: penagihan adalah hak perusahaan, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada hukum. Tidak boleh ada intimidasi, pemaksaan, ataupun tindakan sepihak yang mengabaikan hak masyarakat.
Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Jangan sampai kewenangan penagihan justru menjadi alasan untuk mengesampingkan prosedur hukum dan perlindungan konsumen.
Hingga berita ini ditayangkan, Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) melalui Passer Wong Bodho akan terus memantau perkembangan persoalan ini, menelusuri fakta-fakta di lapangan, serta mengawal proses klarifikasi dan penyelesaiannya. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak BAF, PT Kawitan Putra Saudara, maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan.
Reporter: Riawan