SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Ketegangan politik di Kabupaten Sidoarjo kian menguat dan memantik reaksi publik. Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Mereka mendesak agar konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati segera diakhiri, dengan tuntutan tegas: berdamai atau mengundurkan diri.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran masyarakat terhadap dampak disharmoni pimpinan daerah yang dinilai telah mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Para pengunjuk rasa menilai friksi di level eksekutif telah menjalar hingga birokrasi bawah, memicu polarisasi di kalangan ASN dan perangkat desa.
Dalam orasinya, massa menyuarakan penolakan terhadap konflik elite yang dianggap sarat kepentingan pribadi. Mereka menuntut kepemimpinan yang solid demi keberlanjutan pembangunan daerah dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan Laskar Jenggolo diterima dalam forum audiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M., bersama Wakil Ketua H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam pertemuan itu, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat konflik pimpinan daerah, di antaranya munculnya kubu-kubuan di lingkungan birokrasi, ketidakpastian arah kebijakan yang menghambat minat investor, serta melemahnya pengawasan internal yang berpotensi membuka ruang praktik pungutan liar dan korupsi.
Audiensi mencapai titik penting ketika pimpinan DPRD menyatakan kesamaan pandangan dengan kegelisahan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen kelembagaan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menandatangani berita acara serta dokumen tuntutan yang diajukan Laskar Jenggolo.
Penandatanganan tersebut dipandang sebagai dukungan moral DPRD terhadap gerakan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. DPRD juga menyatakan akan segera memanggil pihak eksekutif untuk dilakukan mediasi resmi guna mencari jalan keluar dari konflik yang ada.
“Kami menangkap aspirasi masyarakat dan berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini merupakan dukungan moral DPRD agar persoalan ini segera diselesaikan demi kepentingan Sidoarjo,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih.
Meski aksi berakhir dengan tertib dan kondusif sekitar pukul 12.15 WIB, Aliansi Peduli Sidoarjo menyampaikan peringatan lanjutan. Presidium aliansi, Bramada Pratama Putra, menegaskan bahwa langkah DPRD akan terus dikawal.
Ia menyatakan, apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri hingga pemerintah pusat.
“Ini bukan ancaman, tetapi bentuk keseriusan kami. Jika konflik ini terus dibiarkan, kami akan memperluas gerakan demi menyelamatkan masa depan Sidoarjo,” tegasnya. (Dody)