SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Gelombang tekanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo kian menguat. Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., memastikan pihaknya akan mengerahkan sekitar 1.000 massa untuk menagih janji DPRD yang hingga kini belum ditepati.
Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan 10 Februari lalu. Saat itu, DPRD berkomitmen mengundang Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo ke gedung dewan guna menyikapi konflik yang terus memanas di internal pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Namun hingga kini, undangan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
“Kami tidak mau masyarakat terus disuguhi drama konflik. Jika DPRD tidak serius menjalankan fungsinya, maka kami yang akan mengingatkan,” tegas Bramada.
Aliansi menilai konflik terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati telah mencederai sumpah jabatan dan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Menurut mereka, kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh ego dan pertarungan kekuasaan.
“Masyarakat sudah muak. Jika keduanya lebih mementingkan ego daripada tanggung jawab jabatan, lebih baik mundur. Kalau tidak, rakyat yang akan menurunkan,” ujar Bramada dengan nada keras.
Senada dengan itu, Aria Yudha, Ketua Laskar Merah Putih (LMPP) Markas Cabang Sidoarjo, menyatakan pihaknya siap turun bersama Laskar Jenggolo dan elemen masyarakat lainnya untuk mengawal proses islah antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Kami ingin pemerintahan berjalan normal. Jangan rakyat jadi korban konflik elit. Soal saling lapor ke APH, itu urusan mereka. Tapi jika ada indikasi pelanggaran hukum, kami dukung penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Aliansi Peduli Sidoarjo memastikan aksi massa akan digelar dalam waktu dekat jika DPRD tidak segera merealisasikan komitmennya. Mereka menegaskan, gerakan ini murni aspirasi masyarakat yang menuntut kepastian, stabilitas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab di Kabupaten Sidoarjo.(Dody)