PASURUAN, Jurnalisindependen.ci.id – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026 yang berlokasi di Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (12/11/2026).
Proyek yang mengusung tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.488.274.000.
Dengan anggaran mencapai miliaran rupiah, kualitas pekerjaan, standar keselamatan kerja, serta transparansi pelaksanaan proyek seharusnya menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat.
Berdasarkan informasi dokumen pekerjaan yang diterima, proyek tersebut memiliki rincian sebagai berikut
Nama kegiatan: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.
Lokasi: Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.
Nomor kontrak: B.20554/DJPT.6/PI.420/PPK/V11.2026.
Tanggal kontrak: 23 Juli 2026.
Nilai kontrak: Rp2.488.274.000.
Masa pelaksanaan: 135 hari kalender.
Pelaksana: CV Sanjaya Makmur.
Konsultan pengawas: PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Dari hasil pantauan wartawan di lokasi pekerjaan, ditemukan beberapa kondisi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi teknis terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan material besi untuk pekerjaan pengecoran. Secara kasatmata, besi yang terpasang diduga menggunakan material dengan ukuran yang tidak sesuai standar atau yang kerap disebut besi banci.
Namun demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, pengukuran diameter, serta pencocokan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Selain itu, wartawan juga menyoroti pekerjaan pasangan bata. Campuran material yang digunakan terlihat perlu dievaluasi kembali. Penggunaan luluh atau adukan perekat yang tampak pucat dan diduga kurang maksimal menimbulkan pertanyaan mengenai komposisi campuran semen dan pasir yang digunakan.
Apakah material dan komposisi campuran tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab, pembangunan yang menggunakan uang negara harus mengutamakan mutu, kekuatan konstruksi, dan ketahanan bangunan, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek.
Saat wartawan meminta keterangan kepada pihak pelaksana proyek berinisial DWI, yang disebut sebagai perwakilan CV Sanjaya Makmur, muncul informasi bahwa keesokan harinya akan ada kunjungan dari pihak dinas atau kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, pihak pelaksana juga menyampaikan bahwa para pekerja menggunakan helm dan pakaian keselamatan kerja.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri: apakah penggunaan alat pelindung diri (APD) selama ini sudah menjadi kewajiban yang diterapkan setiap hari, atau justru baru menjadi perhatian ketika ada rencana kunjungan dari instansi pemerintah?
Jika benar penerapan APD hanya dilakukan ketika ada kunjungan, tentu hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
Keselamatan pekerja bukan formalitas untuk menyambut kedatangan pejabat.
Keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus diterapkan selama kegiatan konstruksi berlangsung, tanpa mengenal ada atau tidaknya kunjungan dari dinas maupun kementerian.
Pekerja adalah manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan selama menjalankan tugasnya.
Perlu ditegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Program tersebut seharusnya menjadi harapan baru bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki fasilitas pendukung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru menimbulkan persoalan akibat dugaan lemahnya pengawasan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan.
Uang yang digunakan merupakan anggaran negara. Artinya, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksana proyek tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kualitas bangunan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar perencanaan, dan ketentuan kontrak.
Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Atas sejumlah temuan dan dugaan kejanggalan tersebut, aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya pihak berwenang yang memiliki kewenangan pengawasan, diminta tidak mengabaikan persoalan ini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi terkait juga diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Melaten.
Demikian pula konsultan pengawas PT Agrinas Jaladri Nusantara harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Pemeriksaan perlu meliputi:
Kesesuaian ukuran dan mutu besi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
Kualitas campuran semen, pasir, dan material pasangan bata.
Kesesuaian pekerjaan dengan gambar teknis dan spesifikasi kontrak.
Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Kesesuaian volume pekerjaan dengan laporan progres dan pembayaran anggaran.
Tanggung jawab pelaksana serta konsultan pengawas terhadap mutu hasil pekerjaan.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian pengawasan, ataupun indikasi penyimpangan anggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kontrol sosial melalui pemberitaan media merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran negara.
Kritik terhadap proyek pemerintah bukan berarti menghambat pembangunan. Justru kritik dan pengawasan diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Jangan sampai masyarakat nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dirugikan akibat kualitas pembangunan yang tidak sesuai harapan.
Publik juga berharap pihak CV Sanjaya Makmur selaku pelaksana proyek, konsultan pengawas PT Agrinas Jaladri Nusantara, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan kejanggalan yang menjadi sorotan tersebut.
Ingat, anggaran negara bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Setiap pekerjaan yang dibiayai uang rakyat wajib dilaksanakan secara transparan, profesional, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menjadi simbol kesejahteraan masyarakat pesisir justru menyisakan persoalan di kemudian hari.
(Ga)