Bangkalan, – jurnalisindependen. Co. Id Beredarnya isu yang menyebabkan para tokoh ulama’ besar di Bangkalan khususnya di wilayah Kecamatan Blega, KH.R Ali Badri Tokoh Kharismatik ulama’ se-Madura khususnya di wilayah Blega, melarang serta mengecam keras adanya isu dugaan pembangunan industrialisasi di madura khususnya di wilayah Bangkalan.
Dalam penjelasannya bukan perkara baru, melainkan hal ini sudah menjadi isu saat wacana jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, mulai di hembuskan kembali pada akhir masa orde baru, di masa M. Noer jadi Gubernur Jawatimur.
Namun, Pemerintah rupanya tak rela jika investasi jembatan ini hanya sekedar jembatan, maka di buatlah (BPWS) Badan Pembangunan Wilayah Surabaya-Madura, dalam keterangan nya mereka membuat rencana tata ruang ekonomi dari Bangkalan sampai Sumenep. Fokusnya tentu tetap di Kabupaten Bangkalan sebagai penyangga utama bagi Surabaya.
Ironisnya, BPWS resmi bubar pada tahun 2020 pada masa-masa Pemerintahan pertama Jokowi Dodo.
Kini tak lama beredarnya isu yang mempersilahkan para investor (Tiongkok) untuk membangun industri Wiraraja Madura khususnya di bumi Bangkalan, yang menimbulkan ke khawatiran lama para ulama’ serta kiai se-Madura muncul kembali, dalam konsep pembahasan, “apakah akan ada Batamisasi lagi di madura, di mana nanti para pekerja di wilayah industry ini nanti tidak dinikmati oleh Masyarakat madura dan masyarakat madura hanya menjadi tamu di bumi sendiri.
Dalam keterangannya, “KH. R Ali Badri Zaini. apakah Pemerintah daerah dalam menghadapi hal ini harus Memitigasi berarti melakukan mengumpulkan data, bahkan merujuk scenario industrinya.
“Melihat resiko yang akan muncul, serta dampak setelah mitigasi lengkap, maka hal itu harus di angkat menjadi kesepakatan dan musyawarah bersama agar menjadi Win-win solution bagi semua pihak, khususnya tokoh ulama’ se-Madura (Tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa) “pungkasnya.
(Efendi)