Example 728x250
Daerah  

PROYEK TANGGUL SUNGAI BRANTAS DI GEMPOL DISOROT! TANPA PAPAN NAMA, PEKERJA DIDUGA ABAIKAN K3, APH DIMINTA TURUN TANGAN

PASURUAN, Jurnalisindependen.co.id – Pelaksanaan proyek perbaikan tanggul Sungai Brantas atau pekerjaan gronjong yang berlokasi di Jalan Kejapanan, Gang Melati, RT 04 RW 12, Desa/Kelurahan Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan pantauan wartawan di lokasi pekerjaan, Selasa (17/11/2026.

Proyek yang semestinya menjadi sarana perlindungan masyarakat dari ancaman kerusakan tanggul dan bahaya aliran sungai justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius, mulai dari transparansi pelaksanaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kualitas material yang digunakan.

Kejanggalan pertama yang ditemukan wartawan adalah tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, papan informasi merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana, konsultan pengawas, waktu pelaksanaan, serta instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Tanpa adanya papan informasi, masyarakat menjadi kesulitan mengetahui siapa pihak CV atau PT yang mengerjakan proyek tersebut, berapa nilai anggarannya, dan dari mana sumber pendanaannya.

Pertanyaannya sederhana: mengapa proyek yang menggunakan anggaran untuk kepentingan publik justru tidak dilengkapi identitas pekerjaan yang dapat diketahui masyarakat?

Jangan sampai muncul kesan bahwa proyek pemerintah dikerjakan tanpa mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

Selain persoalan papan informasi, wartawan juga mendapati para pekerja di lokasi proyek terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja atau alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Padahal, keselamatan pekerja bukan persoalan sepele. Penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

Lantas, di mana peran kontraktor dan konsultan pengawas? Apakah pengawasan keselamatan kerja benar-benar dilaksanakan atau justru hanya sebatas formalitas?

Jangan sampai keselamatan para pekerja diabaikan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan.

Kejanggalan berikutnya ditemukan pada proses pencampuran material semen dan pasir.

Berdasarkan pantauan wartawan, di lokasi terlihat terdapat mesin molen yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu proses pencampuran material. Namun, mesin tersebut tidak digunakan saat pekerjaan berlangsung.

Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi tersebut, pihak konsultan pengawas menyampaikan bahwa mesin molen mengalami kerusakan.
Pernyataan tersebut tentu perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebab, proses pencampuran material merupakan salah satu tahapan penting yang berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan konstruksi.

Wartawan juga melihat secara visual bahwa campuran semen dan pasir terlihat kurang homogen, dengan pasir yang tampak lebih dominan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komposisi campuran yang digunakan.

Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan?

Tentunya, untuk memastikan kualitas dan kekuatan campuran tersebut diperlukan pemeriksaan teknis maupun pengujian material oleh pihak yang berkompeten.
Jangan sampai pekerjaan konstruksi yang seharusnya memiliki kekuatan dan ketahanan jangka panjang justru berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat akibat mutu pelaksanaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Tidak berhenti sampai di situ, wartawan juga menemukan kondisi anyaman besi atau struktur penahan batu pada pekerjaan gronjong yang secara visual menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.

Struktur penahan batu merupakan salah satu komponen penting dalam konstruksi gronjong. Kualitas material, ukuran anyaman, kekuatan sambungan, serta metode pemasangan harus memenuhi ketentuan teknis agar mampu menjalankan fungsi penahan secara optimal.

Apabila spesifikasi dan metode pemasangannya tidak sesuai, tentu hal tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan serta ketahanan konstruksi.

Karena itu, instansi teknis terkait harus melakukan pemeriksaan langsung. Jangan hanya menerima laporan administratif tanpa memastikan kondisi pekerjaan yang sebenarnya di lapangan.

Perlu diingat, proyek pembangunan dan perbaikan tanggul sungai bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan secara sembarangan.

Anggaran yang digunakan merupakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Hasil pekerjaan harus memberikan manfaat, keamanan, dan perlindungan bagi warga dalam jangka panjang.

Masyarakat tidak membutuhkan proyek yang hanya terlihat selesai secara administratif, tetapi membutuhkan hasil pembangunan yang benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi sumber persoalan baru akibat lemahnya pengawasan, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, maupun buruknya pelaksanaan pekerjaan.

Penggunaan anggaran publik juga tidak boleh dijadikan kesempatan bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas pembangunan.

Apabila ditemukan penyimpangan, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas sejumlah temuan tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta dinas teknis terkait diminta tidak tinggal diam.

Pemeriksaan secara langsung perlu dilakukan untuk memastikan beberapa hal, di antaranya:

Mengapa papan informasi proyek tidak terpasang di lokasi pekerjaan?

Siapa nama perusahaan CV atau PT yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut?

Apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis?

Apakah komposisi campuran semen dan pasir sudah memenuhi standar yang ditentukan?

Apakah anyaman besi penahan batu gronjong sudah sesuai dengan spesifikasi teknis?

Apakah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Apakah konsultan pengawas telah menjalankan tugas pengawasan secara maksimal?

Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administratif, ketidaksesuaian spesifikasi, kerugian keuangan negara, ataupun unsur tindak pidana, maka pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta instansi yang bertanggung jawab diminta segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai identitas perusahaan, nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, dan seluruh aspek pelaksanaan proyek tersebut.

Jangan alergi terhadap kritik dan jangan menganggap pengawasan wartawan maupun masyarakat sebagai bentuk gangguan.

Justru kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam mengawal penggunaan uang negara agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, bukan pekerjaan yang menimbulkan tanda tanya.

UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN. JANGAN SAMPAI MASYARAKAT HANYA MENDAPATKAN JANJI PEMBANGUNAN, SEMENTARA KUALITAS PEKERJAANNYA TIDAK SESUAI HARAPAN.

(@Ga).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *