Jurnalisindependen.co.id || MOJOKERTO – Proyek Pelebaran jalan menuju Standart Menuju Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di jalan Pacet – Trawas Kabupaten Mojokerto, diduga merupakan proyek siluman atau Asal -asalan, Selasa (22/07/2025).
Hal ini mencuat setelah beberapa awak media dan melakukan kontrol sosial di lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi Pancet – Trawas. Jalan Jurang Ampel Desa Karang Ampel pembangunan proyek.
Saat dikonfirmasi Awak Media di lapangan, salah satu pekerja mandor dan Pelaksanaan proyek Tersebut. Pernyataan ini bisa menimbulkan berbagai pertanyaan tanda tanya besar mengenai keberadaan pengawas dan pelaksana kegiatan di proyek tersebut.
Selain itu, tidak terlihat adanya papan nama proyek yang seharusnya mencantumkan informasi mengenai sumber anggaran, volume pekerjaan, serta kontraktor pelaksana.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap proyek pemerintah wajib untuk memberikan informasi yang terbuka kepada warga masyarakat
Proyek pelebaran jalan terletak di Desa Pacet, Kecamatan trawas, Kabupaten Mojokerto, yang merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diduga mengabaikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lapangan, dan seta mengurangi spesifikasi material dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan.
Hal ini menjadi sorotan karena K3 merupakan syarat wajib dalam setiap kegiatan konstruksi sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
Proyek konstruksi yang tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta mengurangi spesifikasi material dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja, cedera serius, bahkan kematian pekerja, serta berpotensi menghasilkan bangunan yang tidak berkualitas dan tidak tahan lama.
Selain itu, pelanggaran K3 dan pengurangan spesifikasi material dapat berujung pada sanksi hukum dan kerugian finansial bagi kontraktor.
Dari pantauan tim media di lokasi, tampak sejumlah pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) standar seperti helm keselamatan, dan bagian pengatur jalan bisa menyebabkan dan mecegah kecelakaan atau pengguna jalan jatuh disaat ada proyek berjalan.
Selain itu, proyek renovasi pelebaran jalan yang menggunakan semen Gresik malah menggunakan Semen Dynamic juga dikerjakan tanpa prosedur keamanan yang memadai dan segi harga jual lebih murah jauh untuk kualitas juga turun tidak sesuai RAB atau Proyek Pemerintah.
Saat dikonfirmasi, salah satu pekerja yang mengaku bagian logistik dan inisial namanya Haris dari CV Prakas Jaya hanya menyampaikan, “Saya bagian pengawas lapangan, untuk media biasanya tim pelaksananya Bapak Heru atau PT-nya saja langsung.
Dan jadi anehnya dilapangan salah satu pekerja menyampaikan rekomendasi ada 3 semen :
1. Semen Gresik
2. Semen tigaroda
3. Semen Dynamic
Otomatis kecurangan pengurangan spek material sudah jelas terlihat tidak sesuai RAB yang diajukan disaat Pengajuan Nilai Proyek. Akhirnya Dari CV Prakas Jaya memilih No 3. Semen Dynamic yang harga lebih murah dan kualitas beda.
Saat dikonfirmasi, H selaku perwakilan pelaksana proyek dari CV Prakasa Jaya menyampaikan agar informasi mengenai proyek ditanyakan langsung ke kantor. “Ke kantor saja, Mas, untuk informasi proyek ini,” ujarnya singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dampak Negatif Tidak Menerapkan K3:
Kecelakaan Kerja tanpa penerapan K3, risiko kecelakaan kerja seperti terjatuh dari ketinggian, tertimpa benda jatuh, atau tersengat listrik menjadi lebih tinggi.
Cedera dan Kematian:
Kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, bahkan kematian, yang merugikan pekerja dan keluarganya.
Kerugian Finansial:
Perusahaan dapat dikenakan denda, sanksi, atau tuntutan hukum akibat kecelakaan kerja yang terjadi.
Kerugian Non-Finansial:
Selain kerugian finansial, perusahaan juga akan mengalami kerugian reputasi dan citra yang buruk di mata masyarakat.
Keterlambatan Proyek:
Kecelakaan kerja dapat menyebabkan penundaan proyek karena terganggunya aktivitas konstruksi dan proses investigasi.
Dampak Negatif Mengurangi Spesifikasi Material:
Bangunan Tidak Berkualitas:
Penggunaan material yang tidak sesuai standar dapat mengurangi kekuatan, keawetan, dan keamanan bangunan.
Risiko Keruntuhan:
Bangunan yang dibangun dengan material berkualitas rendah lebih rentan terhadap kerusakan, bahkan runtuh.
Biaya Perbaikan Tinggi:
Jika bangunan mengalami kerusakan akibat material yang buruk, biaya perbaikan akan jauh lebih tinggi daripada biaya penggunaan material yang sesuai standar.
Reputasi Buruk:
Kontraktor yang menggunakan material tidak sesuai standar akan kehilangan reputasi dan kepercayaan dari klien.
Tuntutan Hukum:
Klien dapat menuntut kontraktor atas kerugian yang disebabkan oleh bangunan yang tidak berkualitas.
Penerapan K3 dan Spesifikasi Material yang Tepat:
Penerapan K3:
Perusahaan konstruksi wajib menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk menyediakan alat pelindung diri (APD), pelatihan K3, dan melakukan inspeksi rutin.
Spesifikasi Material:
Kontraktor harus menggunakan material yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam desain proyek, serta memastikan kualitas material tersebut.
Pengawasan:
Pihak terkait, termasuk pemilik proyek, pengawas proyek, dan instansi terkait, harus melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan K3 dan penggunaan material.
Penerapan K3 dan spesifikasi material yang tepat adalah kunci untuk menciptakan proyek konstruksi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Mengingat pentingnya keselamatan kerja dan kualitas hasil pelebaran jalan , pihak dinas terkait serta kementerian dan APH Polres Div Tipidkor diharapkan turut melakukan pengawasan lebih ketat agar proyek berjalan sesuai standar dan tidak membahayakan para pekerja maupun pengguna jalan nantinya.
Masyarakat berharap agar Dinas terkait segera meninjau ulang pelaksanaan proyek dan menindaklanjuti pelanggaran K3 yang terjadi. Kedisiplinan dalam penerapan keselamatan kerja tidak hanya melindungi para pekerja, namun juga menjadi indikator kualitas dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah.
