SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kini bukan lagi sekadar bisik-bisik politik di lingkaran elite. Perseteruan yang terus memanas itu mulai menimbulkan kegelisahan publik dan memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat.
Upaya DPRD Sidoarjo untuk membuka ruang dialog justru berujung buntu. Dalam agenda rapat yang digelar Kamis, 12 Maret 2026, lembaga legislatif itu diketahui telah mengirimkan undangan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Namun hingga rapat berlangsung, kedua pimpinan daerah tersebut tidak hadir. Forum yang diharapkan menjadi pintu komunikasi antara eksekutif dan legislatif itu pun praktis kehilangan makna.
Situasi ini mempertegas kesan bahwa konflik di pucuk pemerintahan Kabupaten Sidoarjo belum menemukan jalan keluar.
Lebih jauh lagi, undangan yang dikirim DPRD pada hari itu bukanlah undangan khusus untuk proses islah antara Bupati dan Wakil Bupati. Hingga saat ini pun belum terlihat adanya inisiatif resmi yang secara serius mempertemukan kedua pimpinan daerah tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang semakin menjadi sorotan publik.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Aliansi Laskar Jenggolo yang menilai konflik berkepanjangan di tingkat pimpinan daerah tidak boleh terus dibiarkan.
Menurut mereka, perseteruan yang berlarut-larut bukan hanya menciptakan kegaduhan politik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan merugikan masyarakat Sidoarjo.
Melihat situasi yang dinilai stagnan, Aliansi Laskar Jenggolo menyatakan siap mengambil langkah lebih jauh. Mereka berencana membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aliansi tersebut mengaku telah menyiapkan sejumlah data dan temuan yang berkaitan dengan berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Langkah ini disebut sebagai bentuk tekanan publik agar polemik di tingkat elite daerah tidak berhenti pada konflik politik semata, melainkan ditelusuri secara lebih serius oleh aparat penegak hukum.
Di tengah situasi yang kian memanas, masyarakat Sidoarjo kini menunggu langkah nyata dari para pemangku kepentingan. Apakah konflik di pucuk pemerintahan ini akan segera diselesaikan, atau justru semakin melebar hingga menyeret persoalan lain ke ranah hukum.(Dody)