SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menginstruksikan jajarannya untuk mengakselerasi pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo sebagai bentuk dukungan konkret terhadap visi Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Bupati Subandi menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden. Sebagai pimpinan daerah, ia menargetkan pendirian koperasi ini harus dimaksimalkan melalui sinergi lintas sektoral, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
”Target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat. Saya menginstruksikan para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis di lapangan,” tegas Subandi.
Ia juga menyoroti desa-desa yang masih terkendala anggaran, khususnya yang belum memiliki Bantuan Keuangan (BK). Bupati meminta agar pemetaan kendala dilakukan secara menyeluruh dan data pada portal diperbarui minimal tiga hari sekali untuk memastikan progres terpantau secara real-time.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan langkah taktis dengan mengerahkan alat berat milik daerah.
”Pemkab telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya agar pekerjaan cepat tuntas,” imbuh Subandi.
Selain persoalan koperasi, Bupati Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada terhambatnya pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Subandi menekankan bahwa kepastian hukum terkait tata ruang adalah kunci utama untuk menarik investor. Tanpa kejelasan RDTR, iklim investasi di Sidoarjo dikhawatirkan akan stagnan.
”Pekan depan saya berencana langsung ke Jakarta untuk mengawal persoalan LP2B ini. Kita ingin arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat,” jelasnya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama yang kuat, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo yang selaras dengan program pemerintah pusat dapat segera terwujud.(Dody)