SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Mandeknya rekonsiliasi antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo hingga awal Ramadan menjadi tamparan serius bagi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Lembaga legislatif tersebut sebelumnya berkomitmen memfasilitasi islah sebelum bulan puasa, namun hingga kini janji itu tak kunjung terealisasi.
Publik menilai DPRD gagal menjalankan peran strategisnya sebagai penengah konflik politik di daerah. Alih-alih menghadirkan solusi, DPRD justru dinilai sebatas menggelar forum dan pernyataan tanpa langkah konkret yang berdampak nyata.
Situasi semakin memprihatinkan karena konflik di pucuk pemerintahan dikabarkan berujung pada saling lapor. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan menyangkut stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik. Ketika hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak harmonis, sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan berpotensi terganggu.
Kegagalan DPRD dalam merealisasikan janji mediasi memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas fungsi pengawasan dan tanggung jawab politiknya. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya memiliki keberanian politik dan mekanisme yang jelas untuk mendorong penyelesaian konflik, bukan sekadar menjadi fasilitator simbolis.
Kekecewaan masyarakat terlihat dari aksi demonstrasi Aliansi Jenggolo yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan LSM. Meski aksi tersebut difasilitasi DPRD, faktanya belum ada titik temu yang dihasilkan. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa DPRD belum mampu memainkan peran substantif dalam menyelesaikan persoalan.
“Masyarakat sudah memilih kepala daerah. Yang dibutuhkan sekarang adalah stabilitas dan kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, DPRD berisiko kehilangan legitimasi moral di mata publik. Janji islah yang tak terwujud menjadi indikator lemahnya komitmen dan daya dorong politik lembaga tersebut.
Warga Sidoarjo kini mendesak DPRD untuk berhenti pada retorika dan segera mengambil langkah konkret. Tanpa keberanian dan tindakan nyata, konflik di internal pemerintahan hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.(Dody)