SIDOARJO JurnalisIndependen.co.id Pelayanan publik di Kantor Kelurahan Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, kembali menuai sorotan. Seorang warga bernama Timbul mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang ia alami saat mengurus surat pengantar akta kelahiran.
Keluhan muncul ketika Timbul hendak mengurus dokumen tersebut sebagai salah satu syarat penting untuk proses pernikahan calon istrinya. Alih-alih mendapatkan pelayanan cepat dan mudah, ia justru merasa dipersulit karena petugas yang tidak berada di tempat saat jam kerja.
Menurut penuturannya, beberapa perangkat kelurahan terlihat tidak hadir di kantor meski pada jam pelayanan. Akibatnya, proses administrasi tersendat dan memaksa dirinya bolak-balik ke kantor kelurahan.
“Para perangkat kelurahan saat jam kerja tidak berada di tempat, dan pengurusannya terlalu lama,” ujarnya dengan nada kecewa.
Meskipun surat yang dibutuhkan akhirnya berhasil diterbitkan, Timbul mengaku prosesnya sangat memakan waktu. Ia menilai pelayanan yang seharusnya sederhana justru menjadi rumit akibat lemahnya kedisiplinan aparatur kelurahan. Kondisi ini tak hanya merugikan dirinya, tetapi juga berpotensi menghambat masyarakat lain yang membutuhkan layanan serupa.
Keluhan mengenai pelayanan yang tidak konsisten rupanya juga disampaikan beberapa warga lain. Mereka menyoroti lambannya pelayanan, kurangnya kehadiran petugas, hingga komunikasi yang tidak jelas dalam proses pelayanan publik.
Masyarakat pun berharap pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur Kelurahan Candi Negoro. Mereka menilai perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan disiplin kerja yang lebih ketat, serta pengawasan rutin demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Jika pembenahan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan hal ini dapat mencoreng citra pemerintahan di tingkat kelurahan yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang lamban dan tidak profesional berisiko menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah setempat.(Redaksi)