Sidoarjo Jurnalis Independen.co.id Konflik internal di tubuh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo kembali mencuat ke permukaan. Hubungan antara Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH., M.Kn., dengan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana kembali memanas setelah pernyataan Bupati Subandi beredar melalui media online dan kanal YouTube pada Kamis (6/11/2025). Api yang sempat mereda, kini kembali membara.
Dalam video berdurasi sekitar 2 menit 10 detik tersebut, Bupati Subandi membantah adanya isu penggeledahan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri di Pendopo Delta Wibawa. Namun pernyataannya yang menyebut adanya pihak yang “ngempet kepingin dadi bupati” memicu kontroversi dan dianggap sebagai sindiran terhadap Wabup.
“Kita bangun tidur, katanya kok ada pendopo diperiksa. Itu tidak benar! Saking orang kepingin anu, mbak. Ngempet kepingin dadi bupati,” ujar Subandi dalam video tersebut.
Subandi menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya dirinya bertemu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Cristian Tobing, Direktur Bank Jatim Cabang Sidoarjo Suyatno, dan mantan Dandim 0816 Sidoarjo Dedyk Wahyu Widodo. Ia juga menyebut saat ini dirinya tengah fokus menangani kesiapan musim hujan, normalisasi sungai, dan perbaikan infrastruktur jalan.
Namun pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Wakil Bupati, Hj. Mimik Idayana. Mimik menilai bahwa ucapan itu mengarah padanya, mengingat secara struktural ia adalah pihak yang bisa menggantikan posisi bupati bila terjadi hal tertentu.
“Saya sangat tersinggung dan keberatan dengan statemen Pak Bupati Subandi. Saya tegaskan, saya tidak memiliki ambisi menjadi bupati. Saya menjalankan tanggung jawab sebagai W2 sesuai aturan,” ujar Mimik di kediamannya, Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kamis malam (6/11/2025).
Mimik juga menyinggung bahwa kebijakan pemerintahan daerah selama ini banyak dilakukan tanpa melibatkan dirinya. Meski demikian, ia mengaku tetap menjalankan peran dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Dagelan Politik” yang Melelahkan Rakyat
Melihat kisruh yang terus berulang, tokoh masyarakat Sidoarjo Barat, Arri Pratama, S.E., ikut angkat suara. Ia menilai drama politik yang terjadi justru menyerupai tontonan hiburan yang tidak lagi lucu.
“Cerita yang terjadi ini seperti film kartun yang saling mengeluarkan kesaktian, atau seperti perang Mahabarata berebut singgasana. Yang dikorbankan siapa? Rakyat,” tegas Arri.
Menurutnya, konflik antar-elit telah menganggu fokus pembangunan, memperlambat pelayanan publik, dan menjadikan masyarakat sekadar penonton dari “panggung kuasa”.
“Kita sudah muak dengan sajian dagelan ini. Perkembangan dan pembangunan Sidoarjo dibuat seperti tontonan. Sudah waktunya Sidoarjo kembali kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Arri menegaskan bahwa Sidoarjo Barat memiliki potensi dan kekuatan untuk menjadi motor perubahan, bukan untuk berebut kekuasaan, melainkan untuk mengakhiri kebuntuan.
“Ini saatnya Sidoarjo Barat muncul, bukan untuk ikut perang singgasana, tapi untuk menyelesaikan masalah. Untuk membawa pembangunan kembali ke jalur yang benar,” tutupnya.
Ketegangan politik antara dua pucuk pimpinan daerah harusnya tidak mengorbankan pelayanan publik. Masyarakat menunggu penyelesaian, bukan pertunjukan.(Doy)
